Simple mind

Pembicaraan tentang subsidi memang tidak pernah ada habisnya.  Mengingatkan saya akan statement yang paling ekstreem dari  salah satu ahli ekonom Indonesia (aduh nama nya saya lupa) bahwa pemberian subsidi sebenarnya salah satu sarana pemerintah untuk mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menjadi peminta – minta 😀

Saya juga menjadi ingat ketika bos tercinta saya di kantor dengan tenangnya mengatakan setuju akan pencabutan subsidi terhadap listrik.  Sebagai pelanggan PLN (karena saya masihlah masyarakat Indonesia yang belum bisa secanggih beberapa masyarakat di pedesaan yang mempunyai listrik sendiri tanpa perlu bergantung dari PLN) tentulah pencabutan subsidi listrik juga berarti kenaikkan biaya bulanan saya di rumah 😀 Maklumlah … perempuan. LOL

Tapi ketika kemudian saya kembali disadarkan kalau sebenarnya subsidi listrik itu tidak jatuh pada rakyat miskin, karena sebagian besar dari mereka bahkan tidak mempunyai listrik di rumahnya, karena daerah atau tempat tinggal mereka tidak ada PLN. Sehingga apabila dikatakan subsidi listrik diberikan untuk membantu masyarakat yang miskin, pertanyaannya berapa persentase rakyat miskin yang menggunakan listrik sebenarnya, dan siapa yang sebenarnya menerima subsidi listrik ini? Terus kalau dikembalikan kepada saya, dimana hati nurani saya, apabila saya menerima subsidi listrik dari pemerintah, karena masih banyak penduduk Indonesia yang berpenghasilan dibawah saya dan mempunyai tanggungan lebih banyak dari saya. Jadi …  untuk kasus pencabutan subsidi listrik ini, saya setuju dengan bos saya, agar pemerintah mencabut subsidi listrik kalau tujuan subsidi itu hanya untuk  masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

Kemudian subsidi bbm. Untuk ini saya cukup setuju untuk dicabut, dengan alasan yang sama, berapa banyak rakyat miskin yang menikmati subsidi bbm ini sebenarnya? Rasanya agak terlalu, apabila masyarakat yang mempunyai mobil – mobil mewah ini bbm nya harus disubsidi oleh pemerintah.  Berbeda apabila subsidi ini diberikan untuk transportasi umum yang membantu masyarakat menengah ke bawah (karena dengan kondisi transportasi umum yang masih sulit dikatakan layak, dan pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa mobil adalah prestige, maka bisa dipastikan hampir tidak ada masyarakat berpenghasilan tinggi mau menaiki transportasi umum di luar taxi) .

Kemudian, apabila kita ke daerah – daerah terpencil, harga bbm yang ada disana terkadang jauuuuuuuh lebih mahal dari pada yang ada di perkotaan. Padahal masyarakat di daerah terpencil itu umumnya lebih rendah dari pada di kota. Jadi siapa sebenarnya yang disubsidi bbm oleh pemerintah? Rakyat miskinkah? Uhm….

Kemudian subsidi BOS (biaya operasional sekolah), dengan biaya sekolah yang masih amat sangat tinggi, saya meragukan apabila BOS ini banyak dinikmati oleh masyarakat miskin. Berapa anyak masyarakat miskin yang anaknya mampu bersekolah? Jangan – jangan kemudian BOS ini dinikmati oleh anak – anak yang orang tuanya berpenghasilan diatas rata – rata.

Dan kembali apabila kita ke daerah – daerah terpencil, berapa banyak sekolah yang ada disana? Kalaulah ada juga cuman sebatas Sekolah Dasar dengan guru dan prasarana yang minim. Jadi untuk siapakah BOS itu? Masyarakat miskin atau?

Dari catatan saya memang kemudian terlihat saya menjadi agak “parno” dengan apa yang disebut dengan subsidi.  Karena dari kasus – kasus diatas, ternyata subsidi yang diberikan pemerintah itu bukanlah untuk masyarakat yang miskin. Salah sasaran itu mungkin judul yang tepat untuk beberapa subsidi pemerintah yang banyak menyerap apbn kita.

Walaupun kemudian pertanyaanya, apabila beberapa subsidi itu dicabut, apakah pemerintah juga bisa menjamin menggantikan dana  subsidi itu untuk pos – pos lain yang bisa digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi rakyat miskin? Sekolah gratis bagi anak pemulung sampah mungkin? Biaya perobatan gratis untuk masyarakat miskin yang memakai kartu miskin dari keluarahan mungkin? Setidaknya tidak lagi dipergunakkan untuk menambah gaji dan fasilitas anggota DPR/MPR

Salam

Berita mengenai akan diadakannya Sensus Pajak oleh Dirjen Pajak menurut saya adalah berita yang paling menggembirakan buat saya. Pasalnya dengan sensus pajak yang idenya akan menjaring Wajib Pajak  (WP) baru, merupakan salah satu ide paling cemerlang dari Dirjen Pajak setelah sekian lama, hanya berkutat pada penggenjotan pajak dari WP yang selama ini rajin membayar pajak – pemeriksaan terhadap WP yang membayar pajak dan mencari – cari yang masih bisa di gali dari WP tersebut, menurut hemat saya adalah salah satu hal yang tidak efisien yang dilakukan oleh Dirjen Pajak.

Penggalian potensi pajak terutama untuk masyarakat dan perusahaan yang belum membayar pajak, saya kira merupakan salah satu yang harusnya menjadi prioritas utama dari Dirjen Pajak sedari dulu, apa lagi menurut data yang ada dari 19 juta WP yang tercatat hanya 1 juta yang membayar pajak (500 dari WP perusahaan dan selebihnya adalah WP pribadi/perorangan).

Sunset Policy yang dilakukan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2008  dan kebijakkan bahwa pembebasan fiskal ke luar negeri bagi penduduk yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ternyata tidak cukup mumpuni untuk menaikkan jumlah pembayar pajak (kualitas), hanya mampu menaikkan jumlah WP (kuantitas).

Sehingga apabila di data ulang WP yang berjumlah 19 juta ini, kemungkinan besar juga adalah penduduk yang tidak mempunyai penghasilan tetapi ingin berjalan – jalan ke luar negeri. Agak miris memang jadinya  bagi petugas pajak yang terbebani dengan data besar tapi potensial pajaknya hampir tidak ada. Bisa dibayangkan tenaga yang tersita hanya untuk pengadministrasian WP yang sama sekali tidak potensial.

Selain itu, DJP juga seharusnya mempermudah sistem pelaporan pajak dan pengisian SPT  sehingga WP juga merasa tidak terbebani. Bayangkan, kadangkala sering bank – bank persepsi yang semestinya menerima pembayaran pajak, tidak jarang menolak pembayaran pajak dengan alasan jam pembayaran pajak dibatasi sampai dengan jam 10 atau tidak mempunyai stempel validasi, atau yang lebih parah, karena sistem mereka tidak menerima data pembayaran pajak  yang baru karena adanya perubahan peraturan yang tidak diikuti dengan perubahan sistem. Sehingga pernah suatu saat Office Boy di kantor saya bilang “aduh mbak, mau baik – baik bayar pajak aja, kok harus dipersulit ya”.

Sebenarnya, secara hitung – hitungan kasar logika saya yang sederhana ini,  dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 240 juta jiwa, dan kemudian menurut data BPS (apabila data ini benar)  bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2011 adalah 30, 02 juta jiwa  maka apabila  50 juta jiwa saja yang menjadi pembayar pajak tetap sebesar katakanlah 50 ribu perbulannya berarti penerimaan pajak dari WP pribadi/perorangan adalah 2,5 T perbulan atau 30 T per tahun. Itu adalah angka minimal.  Dan angka itu belum diikuti oleh WP badan (perusahaan).

Kesulitan yang dialamin oleh DJP yang terbesar, menurut saya ketika harus menjelaskan kepada WP apa manfaat yang mereka akan dapat setelah membayar pajak. Agak sulit memang memberikan kesadaran pembayaran pajak ini, karena seperti biasa ketika kita memberikan uang  kepada orang lain, tentu yang akan kita tanyakan adalah apa manfaat yang akan kita terima (walaupun manfaat itu berbentuk ‘pahala’ atau ‘surga’ – misalnya ketika memberikan sedekah atau zakat).

Membantu penyadaran ini juga sebenarnya menurut hemat saya bukanlah tugas DJP semata tapi juga merupakan tugas seluruh jajaran Departemen, Pemda dan DPR (D)/MPR dengan menunjukkan pelayanan maksimal para petugasnya (pns) kepada masyarakat yang notabene dibiayai oleh pajak.  Sebab dengan begitu masyarakat yang membayar pajak, menjadi “lega” bahwa pajak yang mereka bayarkan, tidak dipergunakan hanya untuk membayar gaji pns yang malas:D

Selain itu menurut pendapat saya yang  paling penting yang harus dikuasai oleh petugas – petugas di DJP adalah pengetahuan dasar tentang psikologis manusia,  bukan hanya soal hitung menghitung pajak yang harus dibayar ataupun Undang – undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakkan) .  Jadi pendekatan yang dilakukan bukan lagi pendekatan antara pengutang dan penagih utang.  Atau tidak menjadi mudah emosi apabila ada WP yang berbuat tidak sepantasnya kepada mereka.

Langkah Dirjen Pajak yang akan menggunakan  pegawai honorarium untuk melakukan sensus ini, menurut saya  sebaiknya juga harus dipikirkan kembali. Karena mereka – mereka ini akan bekerja dilapangan dan langsung bersentuhan dengan “calon WP” yang diharapkan akan membayar pajak. Apakah pegawai – pegawai hononer ini akan sanggup menjawab pertanyaan – pertanyaan WP?  Apakah pegawai – pegawai honorer ini akan sanggup untuk melihat potensi perpajakkan di lapangan? Apakah pegawai – pegawai honorer ini nantinya tidak akan menjadi seperti satpol PP yang kemudian “sarah kaprah” terhadap tugasnya, sehingga calon – calon WP potensial menjadi “emoh” untuk membayar pajak.  Apalagi mereka – mereka ini hanyalah honorer yang tanggung jawabnya tidak lah seberat pns (mudah – mudahan saya hanya terlalu paranoid 😀 )

Sehingga melalui Sensus Pajak untuk memenuhi target DJP pada tahun 2012 sebesar 1.019 T, bukan lagi suatu hal yang mustahil.

Amin

Dua hari ke depan, negara Republik Indonesia yang saya cintai ini akan merayakan hari kemerdekaanya. Acara yang pasti tentulah pengibaran sang saka Merah Putih di Istana Negara lengkap dengan penurunannya pada sore harinya, yang pasti juga pada hari itu adalah hari libur Nasional. Yang tentu buat saya dan teman – teman yang bekerja merupakan “berkah” luar biasa (libur bow :D)

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, yang kemudian memproklamirkan kemerdekaan negara ini, saya sering merasa tanpa adanya tanggal 17 Agustus ini sebenarnya saya cukup mencintai negara saya. Negara dimana saya dilahirkan, dan kelak suatu saat apabila tiba waktu saya, juga menjadi tempat di mana saya dikuburkan.

Walaupun di kehidupan keseharian saya, seringkali saya mencampur baur kan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dan terkadang bahasa Jerman, kemudian hanya sedikitnya baju batik yang saya punya di rumah (mungkin hanya tiga potong)  dan tidak adanya baju kebaya yang saya punyai, atau sering nya saya mengganti warna mata saya yang coklat ini menjadi warna hijau atau biru atau abu – abu bukan berarti saya tidak berbangga hati menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga sebagai bangsa Indonesia dengan “warna” saya sendiri.

Kalaulah sering ditulisan – tulisan saya banyak menyorot tentang kejelekkan negara saya, itu adalah cara saya agar para pemimpin negara saya sadar bahwa banyak yang harus diperbaiki dalam kegiatan bernegara dan berbangsa (walaupun saya tau kemungkinan besar tulisan – tulisan saya tidak pernah dibaca oleh mereka:D , tapi setidaknya saya telah berusaha menuangkan ide pemikiran saya dan menuliskannya daripada saya hanya protes – protes tidak jelas :D).

Tapi diantara banyak nya protes saya terhadap kejelekkan negara saya, tetap saja saya tidak terima apabila ada bangsa lain yang menginjak – injak dan menghina negara saya, tetap saja saya akan marah apabila ada negara lain yang seenaknya mengatur – atur negara saya atau pemerintah negara saya. Makanya protes – protes saya terhadap negara tercinta ini sebisa mungkin tetap saya tuliskan dalam bahasa Indonesia, dengan maksud tetap untuk konsumsi publik bangsa Indonesia, bukan bangsa lain.  Toh sebagai negara yang merdeka, negara tercinta ini berhak untuk dihargai oleh negara – negara lain.

Saya ingat, setelah tinggal beberapa tahun di negara antah berantah, ada banyak orang yang menanyakan kepada saya, kenapa saya tidak pindah kewarganegaraan atau tidak bertahan untuk terus tinggal di negara antah berantah tersebut.

Menurut saya, walaupun banyak kemudahan yang bakal saya dapat apabila saya pindah kewarganegaraan, tapi tetaplah saya masih ingin terus menjadi bagian dari negara saya. Saya masih tetap ingin mempunyai passport yang bertuliskan “Warga Negara Indonesia”, saya masih tetap bangga memperkenalkan diri saya sebagai “perempuan Indonesia”.

Anehnya justru karena pengalaman saya tinggal beberapa tahun di negara antah berantah tersebut yang mengajarkan saya lebih mencintai negara tercinta ini,  mengajarkan saya, bahwa seberapa jauh saya pergi, tetap saja, saya ingin kembali ke negara saya, yang mengajarkan saya menjadi terharu biru mendengarkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dan kemudian membuat bulu kuduk saya berdiri ketika mendengar lagu  “Tanah Airku” ( …. biarpun saya, pergi jauh, takkan hilang, dari kalbu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai …)

– Selamat Hari Kemerdekaan Negaraku tercinta, Negara Kesatuan Republik  Indonesia –